Kemenristekdikti Dorong DRN Jabarkan Hilirisasi Dalam Dokumen Tertulis
JAKARTA – Arah dan prioritas utama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dalam mendorong dan meningkatkan daya saing bangsa adalah dengan menyediakan tenaga terampil dan hilirisasi. Dalam konteks penguatan riset dan inovasi, terminologi hilirisasi masih menjadi sesuatu yang perlu dibedah para pakar. Sudah setahun lebih term hilirisasi ini bergulir, namun belum dirumuskan menjadi dokumen tertulis yang dapat dijadikan sebagai rujukan para birokrat dan stakeholder Ristekdikti dalam mengimplementasikan kebijakan. Padahal hilirisasi menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong daya saing. Untuk itu, Dewan Riset Nasional (DRN) diharapkan dapat berperan dalam menjabarkan term hilirisasi dalam dokumen tertulis.
Hal itu dipaparkan Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti, M.Dimyati, ketika tampil sebagai pembicara kunci dalam Seminar Nasional bertema “Mencari Terobosan untuk Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Industri Nasional “ yang digelar DRN di Auditorium Gedung BPPT II Jakarta, Senin (14/10).
Seminar yang digelar dalam rangka Sidang Paripurna II tahun 2016 tersebut, diikuti perwakilan sejumlah lembaga stakeholder Ristekdikti dari Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), anggota DRN maupun Dewan Riset Daerah. Nara sumber yang ditampilkan berasal dari berbagai lembaga, antara lain adalah Jumain Appe (Dirjen Penguatan Inovasi Kemenristekdikti) memaparkan materi berjudul “Dukungan Kebijakan Riset dan Inovasi untuk Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Industri; M Firmansyah Arifin (Direktur Utama PT PAL) dengan materi berjudul “Dukungan Kebijakan untuk Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Industri Perkapalan”; Tri Hardono (dari PT INKA) memaparkan materi berjudul “Dukungan Kebijakan untuk Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Industri Perkeretaapian”; dan Ahmad Sobandi (dari PT Krakatau Posco) memaparkan materi berjudul “Dukungan Kebijakan untuk Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Industri Baja”.
Dimyati mengatakan, DRN dibentuk untuk membantu pemerintah dalam merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan pemerintah di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Sebagai gudang pakar, DRN diharapkan dapat secara aktif mengkaji berbagai aspek perkembangan Iptek yang diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan nasional,” jelas Dimyati.
Dalam kesempatan ini, Dimyati juga memaparkan berbagai tantangan yang sedang dihadapi Indonesia, seperti rendahnya daya saing dan rendahnya dana riset. Menurut Dimyati, kualitas lembaga riset di Indonesia memang terjadi peningkatan, demikian juga kolaborasi antara industry dan perguruan tinggi. Namun, tegas Dimyati, Indonesia harus bekerja lebih keras dan cerdas, serta meningkatkan sinergi antar lembaga terkait. Sebab, jika dibandingkan dengan Negara lain, dunia iptek Indonesia masih tertinggal.
“Kita masih banyak tertinggal. Inovasi yang digunakan di dalam negeri, masih 58% berasal dari luar,” paparnya.
Ketua DRN Bambang S mengatakan, seminar ini merupakan upaya DRN untuk menghimpun pemikiran dan rumusan kebijakan yang akan diserahkan kepada pemerintah melalui Menteri Riset Teknologi dan dan Pendidikan Tinggi. Kenapa mengambil tema “Mencari Terobosan untuk Peningkatan Kemandirian dan Daya Saing Industri Nasional“? Menurut Bambang, selain sesuai Nawa Cita ke enam Presiden RI, daya saing adalah parameter pembangunan yang diturunkan dan terkait paling signifikan dengan Riset dan Inovasi. (SUT)