Regulasi Kebijakan Dosen

A.  TENTANG DOSEN

1. UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. UU 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. UU 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasannya)
4. PP 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. PP 37 tahun 2009 tentang Dosen
6. PP 32 Tahun 2013: Perubahan Atas PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Perpres 8 tahun 2012 : Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Lampirannya
8. Permendikbud no. 84 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Dosen tetap

B. TUNJANGAN DOSEN

1. PP no. 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan profesi Guru dan Dosen, tunjangan khusus Guru dan Dosen serta tunjangan kehormatan Profesor
2. Keppres no. 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen
3. Pepres 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen
4. Permendikbud no.78 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor atau di SINI
5. Permendiknas 19 Tahun 2009 tentang Penyaluran Tunjangan Kehormatan Profesor
6. Permendiknas 18 Tahun 2008 tentang Penyaluran Tunjangan Profesi Dosen
7. Permenkeu 164/PMK.05/2010 tentang Tata cara pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor

C. Batas Usia Pensiun Guru Besar

1. UU 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (pasal 72 ayat 4)
2. Permendikbud no. 78 Tahun 2013: Pemberian Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan Akademik Profesor atau di SINI
3. Permendiknas 09 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Guru Besar/Profesor dan Pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus
4. SE Dirjen Dikti No: 1287/E/T/2012: Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi PNS Yang Menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor
5. SE Dirjen Dikti no. 769/E/T/2011: Perpanjangan BUP bagi PNS yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar/Profesor
6. SE Dirjen Dikti no. 739/E/C/2011: Perpanjangan Batas Usia Pensun bagi PNS yang menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor
7. SE Dirjen Dikti no. 306/E/C/2011: Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS yang menduduki Jabatan Akademik Guru Besar/Profesor
8. Direktori Doktor (Portal daftar Doktor di Indonesia)
9. Daftar Batas Usia Pensiun PNS
10. Pedoman Lengkap Mengurus SK Pemberhentian PNS dengan Hak Pensiun

D1. NIDN (Nomor Induk Dosen Nasional)
Pengajuan NIDN Baru harus dilenkapi dengan dokumen penunjang yang lengkap:

NIDN Baru

a. NON PNS

1. Ijasah minimal berkualifikasi S2 atau S1 yang memiliki jabatan fungsional
2. KTP Terbaru yang masih berlaku, dianjurkan berwarna/asli (bukan photocopy)
3. SK sebagai Dosen Tetap Ketua Yayasan/Ketua BPH yang memuat hak dan kewajiban antara calon dosen dengan yayasan (Contoh SK dosen tetap Yayasan)
4. Ijazah Lengkap (mulai S-1/D-4), Bagi Lulusan PT Luar Negeri disertakan SK Penyetaraan dari DIKTI / PTN yang ditunjuk DIKTI
5. Surat Pernyataan sesuai dengan SK Dirjen Dikti Nomor : 108/DIKTI/Kep/2001, seperti ini
6. Jika memiliki Jabatan Fungsional, maka wajib melampirkan SK Jabatan Fungsional terakhirnya
7. Status Kemahasiswaan Terdaftar di PDPT
8. Hasil/Sertifikat Tes Potensi Akademik dan Kemampuan Dasar
9. Sertifikat Kemampuan Bahasa Inggeris

 b. PNS

1. Ijazah Lengkap (mulai S-1/D-4), Bagi Lulusan PT Luar Negeri disertakan SK Penyetaraannya yang dikeluarkan oleh DIKTI atau PTN yang ditunjuk
2. SK sebagai PNS/CPNS sebagai Dosen Tetap
3. Hasil/Sertifikat Tes Potensi Akademik dan Kemampuan Dasar
4. Sertifikat Kemampuan Bahasa Inggeris

c. Dosen Asing

1. SK sebagai sebagai dosen  yang dikontrak minimal 2 tahun
2. Photocopy Pasport dan Visa
3. Ijasah lengkap minimal S3/Doktor
4. Hasil/Sertifikat Tes Potensi Akademik dan Kemampuan Dasar
5. Sertifikat Kemampuan Bahasa Inggeris

Peraturan terkait Pengangkatan dosen tetap dan Pengajuan NIDN:

1. Permendikbud no. 84 Tahun 2013 tentang Pengagkatan Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil pada Perguruan Tinggi Negeri dan Dosen Tetap pada Perguruan Tinggi Swasta
2. Kebijakan Baru NIDN (Edaran no. 2899.1/E4.1/2011)
3. Kebijakan Baru tentang Jadwal Usulan NIDN: Pengajuan Dapat Dilakukan Setiap Saat
4. Kebijakan Baru NIDN dan Pindah Homebase Dosen (Edaran no. 3387/E4.1/2012, Contoh SK dosen tetap Yayasan yang berisi Hak dan Kewajiban dosen)
5. Ajuan NIDN baru diwajibkan untuk mengikuti Tes Potensi Akademik dan Bahasa Inggris: Edaran no. 2210/E4.1/2013
6. Edaran Direktur Diktendik no.1383.1/E4.3/2013 dan Lampiran tentang Nama Perguruan Tinggi Pusat Layanan Tes (PLT) atau di sini
7. Persyaratan Pengajuan Data Dosen bisa baca di sini

Penelusuran Data Dosen  (NIDN)
Penelusuran Kepangkatan PNS
Penelusuran SK Pensiun PNS
Penelusuran Status Usulan Kenaikan Pangkat atau Pensiun PNS (Gol IVc ke atas)

D2. NUPN (Nomor Urut Pengajar Nasional)
Nomor Urut Pengajar Nasional (NUPN) adalah nomor identifikasi nasional untuk Dosen Junior (Pendidikan Masih S1 dan Tidak Memiliki Jenjang Kepangkatan) serta Dosen Tidak Tetap
NUPN ada disinggung di Surat Edaran Direktur Diktendik no. 2844/E4.1/2012  tentang Penataan Sistem Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan juga di Surat Edaran Direktur Ditendik no. 72/E/KP/2013 tentang Status,  Penataan dan Penetapan Jabatan Akademik Dosen Tidak Tetap.

NUPN Baru

1. SK dari Yayasan/Pimpinan PT sebagai Dosen Kontrak/Tidak Tetap  yang menyatakan hak dan kewajiban dosen
2. Ijazah lengkap (mulai S-1/D-4), bagi lulusan PT luar negeri disertakan SK penyetaraan dari DIKTI atau PTN yang ditunjuk DIKTI
3. Surat pernyataan dosen yang bersangkutan yang sesuai dengan SK Dirjen Dikti Nomor : 108/DIKTI/Kep/2001
4. Melampirkan SK jabatan fungsional dosen (jika ada)
5. Hasil/Sertifikat Tes Potensi Akademik dan Kemampuan Dasar
6. Sertifikat Kemampuan Bahasa Inggeris

Perubahan NUPN ke NIDN

1. Ijasah minimal berkualifikasi S2 atau S1 yang memiliki jabatan fungsional
2. Jika dosen asing, maka dikontrak minimal 2 tahun dengan syarat sebagaimana NIDN butir C
3. KTP Terbaru, dianjurkan berwarna/asli ( bukan photocopy)
4. SK sebagai Dosen Tetap Yayasan yang memuat hak dan kewajiban antara calon dosen dengan yayasan
5. Ijazah Lengkap (mulai S-1/D-4), Bagi Lulusan PT Luar Negeri disertakan SK Penyetaraannya
6. Surat Pernyataan sesuai dengan SK Dirjen Dikti Nomor : 108/DIKTI/Kep/2001
7. Jika memiliki Jabatan Fungsional, maka wajib melampirkannya
8. Hasil/Sertifikat Tes Potensi Akademik dan Kemampuan Dasar
9. Sertifikat Kemampuan Bahasa Inggeris

D3. Data PNS (Pastikan data PNS anda sudah benar)
Bagi dosen yang berstatus PNS bisa check data PNS di sini

E. BEBAN KERJA DOSEN, BEBAN KERJA NORMAL DOSEN

1. Pedoman Beban Kerja Dosen 2010
2. Lampiran beban kerja Dosen
3. Beban Kerja Normal
4. Petunjuk Pemakaian Perangkat Lunak Laporan Beban Kerja Dosen versi 7 Juni 2010, Ditjen Dikti Kemendiknas tahun 2010
5. BKD Dosen versi 27 Mei 2013
6. Rubrik (Lampiran Beban Kerja 2010) yang disempurnakan Agustus 2011 atau di sini
7. Tambahan Penjelasan dari Dikti untuk Rubrik BKD
8. Contoh Bukti penugasan dan Bukti Pencapaian/Kinerja
9. Web Evaluasi Kinerja Dosen
10. Bahan Paparan Evaluasi Kinerja Dosen
11. Panduan Pengisian Form Evaluasi Kinerja Dosen
12. Faq tentang Evaluasi Kinerja Dosen
13. Draft Penugasan dosen PNS ke PTN Sasaran
14. Terkait Kewajiban Khusus Profesor
15. Beban Kerja Normal Seorang Dosen Tetap
16. Beban Tugas Tenaga Pengajar Pada Perguruan Tinggi (EWMP)

F.  PEMBINAAN KARIER JABATAN DOSEN

SIPKD (Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen)

Portal SIPKD : http://sipkd.dikti.go.id

1. Buku Pedoman SIPKD Nov 2013 (new) atau di SINI
2. Sistem Informasi Pengembangan Karir Dosen tanggal 22 Des 2013 (new, rev 1) atau di SINI
3. Petunjuk Teknis Pengisian Laman SIPKD  tanggal 14 Januari 2014 (new, rev 3) atau di SINI
4. Paparan Petunjuk Pengisian Data pada Laman PAK tanggal 22 Des 2013 (new, rev 1) atau di SINI
5. Rubrik Beban Kerja Dosen (NEW, ada di Lampiran 1 Buku Pedoman SIPKD)
6. Bahan Paparan Ketua Tim SIPKD 14 November 2013
7. Bahan Paparan Pengajuan NIDN 20 Nov 2013
8. Bahan Paparan Dirjen Pencanangan SIPKD 14 Nov 2013
9. Petunjuk Verifikasi Asesor BKD
10. Verifikasi Asesor BKD dan Registrasi TPJA
11. Pencanangan Sistem Pengembangan Karid Dosen / SIPKD

SKP (Sasaran Kerja Pegawai) 

1. Panduan Penyusunan dan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil
2. Sasaran Kerja PNS (SKP) Gantikan DP-3 PNS
3. Tak Ada SKP, Tunjangan Kinerja Batal
4. Materi 17 September 2013
   • Presentasi Perka BKN No. 1 Tahun 2013 (pdf, unduh)
5. Bahan workshop dapat diunduh pada pada link di bawah ini:
   • Perka BKN No. 1 Tahun 2013 (ppt, unduh)
   • Perka BKN No. 1 Tahun 2013 (pdf, unduh)
   • PP No. 46 Tahun 2011 (pdf, unduh)
   • Formulir SKP – master aplikasi (xls, unduh)
   • Contoh Formulir SKP – 1 (xls, unduh)
   • Contoh Formulir SKP – 2 (xls, unduh)
   • Informasi jabatan – Caraka (doc, unduh)
   • Informasi jabatan – Pengemudi (doc, unduh)
   • Informasi jabatan – Sekretaris Pimpinan (doc, unduh)
   • Latar Belakang PP No. 46 (ppt, unduh)
   • Sekilas PP No. 46 Tahun 2011 untuk RKU (ppt, unduh)
   • Disiplin pegawai (zip, unduh)

Pengusulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Online

Mutasi Dosen

1. PerMenpan no. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dosen (Pasal 24 dan 25) dan 6 Lampiran
2. Referensi Persyaratan Mutasi PNS Non Dosen menjadi Dosen
3. Permendikbud no. 84 Tahun 2013 tentang Pengagkatan Dosen Tetap Non PNS
4. Kepmendiknas 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, situs asli): pasal 2 ayat 6
5. Surat Edaran Sekjen 5072/A4.5/KP/2009: Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas
6. Surat Edaran Sekjen 4841/A4.5/KP/2009: Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen
7. Surat Edaran Sekjen 2309/A4.3/KP/2009: Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas
8. SK Dirjen Dikti 2933/D/T/2001: Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi
9. Surat Edaran Koordinator Kopertis VII tentang pengalihan PNS non dosen menjadi dosen dpk di wilayah Kopertis VII (situs asli)
10. 44128/A2.IV/KP/2000: Edaran Sekjen: Penerimaan PNS Menjadi Tenaga Kependidikan di Lingkungan Kemdikbud
11. Pedoman Teknis Pindah/Melimpah Menjadi PNS/dpk Kopertis

 

sumber: LINK