Lain-lain

Permenkeu No.33/PMK.06/2012: Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (situs asli)
Perdirjen Perbendaharaan No.PER-11/PB/2012: Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras Dalam Bentuk Natura dan Uang.
Arahan Mendikbud pada Rembug Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Pusbangtendik, Depok: 27 Februari 2012 (situs asli).
Badan Penelitian dan Pengembangan Kemdiknas: Ringkasan Eksekutif Seminar Nasional Pendidikan Indonesia 2010
PMK No.238/PMK.05/2010: Pengelolaan Endowment fund dan dana cadangan pendidikan (situs asli). Siaran pers Menteri Keuangan.
Peraturan Pemerintah Tentang PNS:
1. UU 13 Tahun 2003: Ketenagakerjaan
2. UU No. 43 tahun 1999: Perubahan atas UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, lokasi 4.
3. UU No. 8 Tahun 1974: Pokok-Pokok Kepegawaian, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3.
4. PP 40 Tahun 2010: perubahan atas PP. 16 Tahun 1994 tentang jabatan fungsional PNS.
5. PP 63 Tahun 2009: perubahan atas PP. 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3.
6. PP 28 Tahun 2010: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya (menggantikan PP 13 Tahun 2007, no 14 tahun 2008, dan no 9 tahun 2009)
7. PP 25 Tahun 2010 (Lampiran): Perubahan ke 12 atas Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS (situs asli)
8. PP 8 Tahun 2009 (dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2) tentang perubahan kesebelas atas PP. 7 tahun 1977 tentang penetapan gaji beserta lampirannya (dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2).
9. PP 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2.
10. Lampiran I-VIII Peraturan Pemerintah No 9 tahun 2009: penetapan pensiun pokok pensiunan PNS dan janda/dudanya, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2.
11. PP 30 Tahun 1980: Peraturan disiplin PNS, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2.
12. PP 7 Tahun 1977: Peraturan gaji PNS, dapat diunduh di lokasi 1, lokasi 2.
13. Permenkeu 110/PMK.05/2010: Peraturan Menteri Keuangan tentang pemberian dan tata cara pembayaran uang makan bagi PNS (pdf, situs asli)
14. Kumpulan Pedoman untuk Pengelolaan CPNS/PNS
15. Undang-undang Kepegawaian
  1. UU 43 Tahun 1999: perubahan atas UU no. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (pdf, situs asli)
  2. PP 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) dengan penjelasannya (situs asli)
16. Disiplin PNS
  1. PP 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (situs asli)
  2. Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010: Ketentuan Pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS (situs asli)
  3. PP No. 30 Tahun 1980: peraturan displin PNS (sudah diganti dengan PP No. 53 Tahun 2010) (situs asli)
  4. PNS dilarang memangku jabatan rangkap
    - PP No. 47 Tahun 2005: perubahan atas PP No. 29 Tahun 1997 tentang PNS yang menduduki jabatan rangkap (situs asli)
    - PP No. 29 Tahun 1997: PNS yang menduduki jabatan rangkap (situs asli)
17. Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS – DP3
  1. PP No. 10 Tahun 1979: Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (lengkap penjelasan dan lampiran) (situs asli)
  2. Surat Edaran Kepala BKN No. 02/SE/1980: Tata cara pelaksanaan, disertai contoh-contoh kasus (situs asli)
  3. Pedoman seputar Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3)
18. Alih Profesi PNS & Mutasi Dosen
  1. Kepmendiknas 36/D/O/2001: Petunjuk teknis pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional dosen (pdf, situs asli): pasal 2 ayat 6
  2. Surat Edaran Sekjen 5072/A4.5/KP/2009: Perbantuan PNS Dosen ke luar Instansi Depdiknas (situs asli)
  3. Surat Edaran Sekjen 4841/A4.5/KP/2009: Alih tugas/alih fungsi/melimpah menjadi PNS dosen (situs asli)
  4. Surat Edaran Sekjen 2309/A4.3/KP/2009: Pedoman Teknis Pemindahan PNS atas permintaan sendiri antar Instansi atau antar Unit Kerja di Lingkungan Kemendiknas (situs asli)
  5. SK Dirjen Dikti 2933/D/T/2001: Perpindahan Pegawai Negeri Sipil non dosen menjadi dosen di Perguruan Tinggi dan Perpindahan dosen PNS antar Perguruan Tinggi (situs asli)
  6. Surat Edaran Koordinator Kopertis VII tentang pengalihan PNS non dosen menjadi dosen dpk di wilayah Kopertis VII (situs asli)
Tentang Tugas Belajar
1. Kumpulan penjelasan tentang tunjangan belajar bagi dosen/PNS.
2. Peraturan Presiden 12 Tahun 1961: Pemberian Tugas Belajar (situs asli)
3. Surat Edaran Menpan No. SE/18/M.PAN/5/2004: Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar bagi PNS
4. Surat Edaran Sekjen 8480/A.A2/LN/2010, 01 Feb 2010: Pemberitahuan tentang pentingnya SP Setneg RI
5. Surat Edaran Kepala Biro Kepegawaian 4159/A4.3/KP/2010, 27 Jan 2010: Pedoman pemberian tugas belajar dan ketentuan batas usia penerima beasiswa (situs asli)
6. Permendiknas 48 Tahun 2009: Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di lingkungan Depdiknas
7. Produk hukum pendidikan yang ada kaitan dengan perhitungan angka kredit atau kenaikan pangkat/jabatan fungsional dosen bagi Dosen PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan:
  1. PP. 3 tahun 1980: pengangkatan dalam pangkat pegawai negeri, dapat diunduh pula di lokasi 1 dan lokasi 2.
  2. PP. 99 tahun 2000: kenaikan pangkat PNS, dapat diunduh pula di lokasi 1 dan lokasi 2.
  3. Kemenkowasbangpan No 38/KEP/MK.WASPAN/8/1999: Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dapat diunduh di sini.
  4. Keputusan bersama Mendikbud dan Kepala BAKN tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional dosen dan angka kredit, dapat diunduh di sini.
  5. Kepmendiknas No. 36/D/O/2001: Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Dosen, dapat diunduh di sini.
8. Surat Edaran Kabiro Kepegawaian Kemdiknas
  1. Nomor 23327/A4.5/KP/2009: Penegasan dari aspek kepegawaian tentang Dosen yang tugas belajar dan kaitannya dengan Sertifikasi Dosen (situs asli).
    Dalam Surat Edaran 23327 ini dijelaskan alasan dosen tugas belajar tidak dibenarkan ikut serdos dan terima tunjangan.
  2. Nomor 29253/A4.5/KP/2010: Pembayaran tunjangan profesi dosen yang studi lanjut atau biaya sendiri (swadana) (situs asli).
    Dalam Surat Edaran 29253 ini dijelaskan bahwa bagi dosen yang studi lanjut dengan biaya sendiri atau di luar Dikti, bila lokasi berada di luar kota kampus asal atau di luar negeri sehingga tak bisa melaksanakan BKD maka statusnya bukan ijin belajar, maka kepadanya diberi SK tugas belajar dan berlaku segala ketentuan tugas belajar.
9. Penjelasan Kepala Bagian Mutasi Dosen Kemendiknas tentang studi lanjut bagi PNS Dosen dalam kaitannya dengan kenaikan jabatan, kepangkatan, sertifikasi Dosen, dan evaluasi beban kerja Dosen dapat diunduh di lokasi 1 atau lokasi 2.
10. Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk barang bawaan Penumpang dari LN
  1. 188/PMK.04/2010: Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut Pelintas Batas dan Barang Kiriman, ketentuan ini akan diterapkan terhitung mulai 01 Januari 2011, dapat diunduh di sini beserta lampirannya.
  2. 28/PMK.04/2008: Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Pindahan. Ketentuan pembebasan Bea Masuk berlaku untuk PNS Tugas Belajar/Mahasiswa yang masa menetap di LN minimal 1 thn, dapat diunduh di sini.
Ketentuan bebas PPh bagi beasiswa diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPh Nomor 36 tahun 2008 dan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 (diubah dengan PMK 154/PMK.03/2009):
1. UU PPh No. 36 Tahun 2008 (tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang PPh) dapat diunduh pula di lokasi 1, lokasi 2, sedangkan penjelasan atas UU No. 36 Tahun 2008 dapat diunduh pula di lokasi 1, lokasi 2.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2009 (tentang Perubahan atas PMK No. 246/PMK.03/2008) dapat diunduh pula di sini.
BPPS – Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana
1. BPPS Online: Situs online untuk pendaftaran BPPS
2. Surat Edaran Direktur Diktendik No. 419/D4.4/2011 tanggal 28 Feb 2011: Pendaftaran BPPS bagi Dosen PTS (situs asli). Pencabutan terhadap persyaratan calon penerima BPPS harus memiliki jabatan fungsional minimal AA terdapat dalam SE 419 ini.
3. Keputusan Direktur Ketenagaan (Ditjen Dikti Kemendiknas) No. 481/D4.4/2010:
  1. No. 481/D4.4/2010, 19 Februari 2010: Penetapan Besaran Beasiswa Program Pendidikan Pascasarjana (BPPS) di Lingkungan Ditjen Dikti (1,3MB pdf atau 0,75 MB zip).
  2. No. 1185.1/D4.4/2010, 10 Mei 2009: Penetapan Standar Biaya Program Beasiswa Magister/Doktor (S2/S3) Luar Negeri (dapat unduh pula di sini)
Ijazah Hilang
1. Permendiknas 59 tahun 2008: Pengesahan fotokopi ijazah/surat tanda tamat belajar, Surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/surat tanda tamat belajar dan penerbitan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan Ijazah/surat tanda tamat belajar (situs asli)
2. Persyaratannya dan format surat keterangan pengganti ijazah diatur oleh masing-masing sekolah. Di bawah ini ada contoh UNDIP (html) dan UNS (pdf).
Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya
1. 1 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara (situs asli)
2. 17 Tahun 2003: Keuangan Negara (situs asli)
3. 80 Tahun 2010: Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (situs asli)
4. Perpres 35 Tahun 2011: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (situs asli)
5. Perpres 54 Tahun 2010: Pengadaan barang/jasa pemerintah
6. Keppres 80 Tahun 2003 (Penjelasan, Lampiran I, Lampiran II): Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
7. Standar Biaya Umum (SBU):
  1. 2013: 37/PMK.02/2012 (Lampiran)
  2. 2012: 84/PMK.02/2011 (Lampiran)
  3. 2011: 100/PMK.02/2010
  4. 2010: 01/PM.2/2009
  5. 2009: 64/PMK.02/2008
  6. 2008: 81/PMK.02/2007
8. Standar Biaya Khusus (SBK):
  1. Peraturan Menteri Keuangan No. 36/PMK.02/2012: Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya (SBU) Tahun Anggaran 2012 (situs asli)
  2. Peraturan Menteri Keuangan No 164/PMK.05/2011: Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (situs asli)
  3. Peraturan Menteri Keuangan No 120/PMK.02/2011 (situs asli)
  4. Peraturan Menteri Keuangan No 141/PMK.02/2010: Perubahan atas PMK No 123/PMK.02/2010 SBK TA 2011 (situs asli)
  5. Peraturan Menteri Keuangan No 123/PMK.02/2010: Standar Biaya Khusus Tahun Anggaran 2011 (situs asli)
  6. Peraturan Menteri Keuangan No 69/PMK.02/2008: Penyusunan Standar Biaya Khusus (situs asli)
  7. Peraturan Dirjen Anggaran No PER-02/AG/2010: Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus Tahun 2011 (situs asli)
  8. Peraturan Dirjen Anggaran No PER-01/AG/2009: Petunjuk teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus Tahun 2010 (situs asli)
Peraturan Tentang Pajak Penghasilan dan Bebas Pajak Impor
1. UU No. 36 tahun 2008: Pajak Penghasilan dan Penjelasannya (situs asli); perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983
2. 94 Tahun 2010: Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan (situs asli).
3. 93 Tahun 2010: Sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (situs asli).
4. 80 Tahun 2010: Tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban APBN atau APBD (situs asli). Catatan: Peraturan Pemerintah ini menggantikan PP 45 Tahun 1994
5. Permenkeu 262/PMK.03/2010 (lengkap dengan lampirannya): peraturan pelaksana PP 80 Tahun 2010 (situs asli)
6. Permenkeu No. 16/PMK.03/2010: Tatacara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penghasilan berupa Uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus (situs asli)
7. PP No. 68 tahun 2009: Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penghasilan berupa Uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus (situs asli: 01 02)
8. PP 45 Tahun 1994: pajak penghasilan bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota ABRI, dan para pensiunan atas penghasilan yang dibebankan kepada keuangan negara atau keuangan daerah.
9. Peraturan Menteri Keuangan No 244 /PMK.031/2008: pajak penghasilan.
10. Tata cara pensiun PNS – Dosen
  1. Pedoman Pemberhentian/Pensiun PNS
  2. UU Nomor 14 Tahun 2005: Guru dan Dosen (situs asli) – Pasal 67 ayat 4 dan 5.
  3. UU Nomor 11 tahun 1969: Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda pegawai (situs asli)
  4. PP Nomor 28 Tahun 2010: Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya (menggantikan PP 13 Tahun 2007, no 14 tahun 2008, dan no 9 tahun 2009)
  5. PP Nomor 65 Tahun 2008: Pemberhentian PNS (situs asli) – Perubahan 2.
  6. PP Nomor 1 Tahun 1994: Pemberhentian PNS – (situs asli) – Perubahan 1.
  7. PP Nomor 32 Tahun 1979: Pemberhentian PNS (situs asli)
  8. PP Nomor 4 Tahun 1966: Pemberhentian/pemberhentian sementara PNS (situs asli)
  9. KEP/23.2/M.PAN/2/2004: Penataan Pegawai Negeri Sipil (antara lain: pensiun dini) – situs asli
  10. Kepmenkeu No. 478 Tahun 2002: Persyaratan dan besarnya manfaat tabungan hari tua bagi PNS (situs asli)
  11. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 02/SE/1987 tentang batas usia pensiun PNS (situs asli). Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan batas usia pensiun dapat dilihat di situs BAKN.
  12. Peraturan Pensiun Guru Besar/Profesor
    1. Permendiknas Nomor 9 Tahun 2008: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (situs asli)
    2. Surat Edaran Dirjen Dikti 769/E/T/2011: Perpanjangan BUP bagi PNS yang mempunyai jabatan fungsional Guru Besar/Profesor (situs asli)
    3. Surat Edaran Dirjen Dikti 739/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor (situs asli)
    4. Surat Edaran Dirjen Dikti 306/E/C/2011: Perpanjangan batas usia pensiun PNS yang sudah menduduki jabatan Guru Besar/Profesor dan pengangkatan Guru Besar/Profesor Emeritus (situs asli)
  13. Catatan: (1) Seorang PNS non dosen (yang tidak memiliki jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya) menurut aturan akan pensiun pada usia 56 tahun. (2) Bila alih tugas menjadi PNS dosen, usia pensiun menjadi menjadi 65 tahun. (3) Bila diangkat jadi Guru Besar usia pensiun sampai 70 tahun. (4) Jika diperpanjang lagi sebagai Guru Besar Emeritus bisa sampai 75 tahun.
  14. Pembebasan Pajak Impor
    1. Kepmenkeu 143/KMK.05/1997: Pembebasan bea masuk dan cukai atas impor barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
Produk hukum yang berkaitan dengan Badan Layanan Umum (BLU) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Reformasi Birokrasi
1. 81 Tahun 2010: Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015
2. Permenpan No 20 Tahun 2010: Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
3. Permen PAN dan RB No.29 Tahun 2009: Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Hasil Reformasi Birokrasi Internal (RBI) Kemdiknas
1. Tayangan sosialisasi Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Jabatan
2. Ringkasan Kegiatan RBI Tahun 2010
3. Pedoman Sosialisasi Prosedur Operasi Standar (POS)
4. Laporan Kajian Manajemen Konstruksi Alur Kerja untuk e-Layanan
5. Laporan Kajian Manajemen Pemantauan Alur Kerja untuk e-Layanan
6. Laporan Kajian Manajemen Pengamanan e-Layanan
7. Rekomendasi Infrastruktur e-Layanan Ditjen MPDM
8. Rekomendasi Infrastruktur e-Layanan Ditjen PMPTK
9. Rekomendasi Infrastruktur e-Layanan Ditjen PNFI
10. Rekomendasi Infrastruktur e-Layanan Setjen
11. Buku Saku Budaya Kerja Kemdiknas
12. Buku Saku Manajemen Alur Kerja e-Layanan untuk Kemdiknas
13. Buku Saku Pengembangan Sistem Pengelolaan SDM Berbasis Kinerja
14. Buku Saku Reformasi Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional
15. Rancangan Buku Panduan Kebijakan Pengelolaan Kinerja Individu Kemdiknas
16. Rancangan Buku Panduan Kebijakan Pengelolaan Kinerja Organisasi Kemdiknas
17. Kajian Model Konseptual Sistem e-Pembelajaran
18. Kajian Model Konseptual Materi e-Pembelajaran
19. Kajian Analisis Sistem Akreditasi Program Studi
20. Kajian Analisis Sistem Akreditasi Sekolah dan Madrasah
21. Kajian Analisis Sistem Sertifikasi Guru
22. Kajian Analisis Sistem Sertifikasi Dosen
23. Kajian Analisis Spesifikasi Kebutuhan Sistem Penyaluran Hibah
24. Kajian Rancangan Awal Sistem Penyaluran Hibah
Materi sosialisasi dan pelatihan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) SMK (Tayangan MS PowerPoint: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17)
Pengadaan Barang dan Jasa
1. UU 1 Tahun 2004: Perbendaharaan Negara (situs asli)
2. UU 17 Tahun 2003: Keuangan Negara (situs asli)
3. UU 18 Tahun 1999: Jasa Konstrusi (situs asli)
4. PP 92 Tahun 2010: Perubahan kedua atas PP 29 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi (situs asli)
5. PP 59 tahun 2010: Perubahan atas PP 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (situs asli)
6. Perpres 35 Tahun 2011: Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (situs asli)
7. Perpres 54 Tahun 2010: Pengadaan Barang dan Jasa – lengkap dengan lampirannya (situs asli)
8. PP 95 Tahun 2007: Perubahan ke7 terhadap Keppres 80 Tahun 2003 (dicabut terhitung 01 Januari 2011) – situs asli
9. Keppres 80 Tahun 2003: Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (dicabut terhitung 01 Januari 2011): Penjelasan, Lampiran I, Lampiran II (situs asli)
10. PP 29 tahun 2000: Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (situs asli)
Peraturan Tentang Yayasan
1. UU 28 Tahun 2004: Perubahan atas UU 16 Tahun 2001 (situs asli).
2. UU 16 Tahun 2001: Yayasan (situs asli)
3. PP 38 Tahun 2009: Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada yayasan. (situs asli).
4. PP 63 Tahun 2008: Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (situs asli).
5. Contoh Akta Yayasan (situs 1, situs 2).
Peraturan Tentang Penerbitan Berkala ilmiah
1. Permendiknas 22 Tahun 2011: Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli).
2. Peraturan Dirjen Dikti 49/Dikti/Kep/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (versi scan, situs asli)
3. SE. Dir. DP2M 1313/E5.4/LL/2011: Pedoman Akreditasi Terbitan Berkala Ilmiah (situs asli).
Perkawinan PNS
1. UU 1 Tahun 1974: Perkawinan (situs asli)
2. PP 53 Tahun 2010: Disiplin Pegawai Negeri Sipil (situs asli)
  Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010: Ketentuan Pelaksanaan PP no. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS (situs asli)
3. PP 45 Tahun 1990: perubahan terhadap PP 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS (situs asli)
4. PP 10 Tahun 1983: izin perkawinan dan perceraian bagi PNS (situs asli)
5. PP 9 Tahun 1975: Peraturan Pelaksanaan UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (situs asli)
6. SE Kepala BKN no. 48 Tahun 1990: Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS
7. SE Kepala BKN no. 08 Tahun 1983: Ijin perkawinan dan perceraian bagi PNS
Sejarah panjang perguruan tinggi di Indonesia menuju BHP dan pembatalan UU BHP oleh Mahkamah Konstitusi.
Kumpulan Produk Hukum Bidang Kesehatan/Kedokteran (situs asli)
1. Permenkes No.028/MENKES/PER/I/2011 tentang Klinik (Situs 1, Situs 2)
2. Permenkes No.161/MENKES/PER/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Situs 1, Situs 2)
3. UU no. 44 tahun 2009 tentang rumah sakit (Situs 1, Situs 2)
4. UU no. 36 tahun 2009 tentang kesehatan (Situs 1, Situs 2)
5. UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (Situs 1, Situs 2)
6. UU no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Situs 1, Situs 2)
7. UU no. 9 tahun 2008 tentang Penggunaan Bahan Kimia (Situs 1, Situs 2)
8. UU no. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Situs 1, Situs 2)
9. UU no. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Situs 1, Situs 2)
10. UU no. 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran (Situs 1, Situs 2)
11. UU no. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika (Situs 1, Situs 2)
12. UU no. 9 tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan (Situs 1, Situs 2)
13. UU no. 419 tahun 1949 tentang Ordonansi obat keras (Situs 1, Situs 2)
14. UU no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Situs 1, Situs 2)
15. Perlindungan Konsumen Kesehatan berkaitan dengan malpratek medik (Situs 1, Situs 2)
16. Kode Etik Kedokteran (Situs 1, Situs 2)
Program Magang Dikti:
1. 2012: Surat edaran dan Panduan (situs asli)
  1. Surat Keputusan Direktur Diktendik No. 655/E4.3/2012: Penetapan dosen magang dan PT Pembina TA 2012.
  2. Surat edaran dan jadwal penyerahan peserta Program Magang Dikti Tahun 2012 kepada PT Pembina (Surat 1 dan Surat 2)
  3. Berkas Lengkap: (a) Pengumuman Universitas Pembina dan Peserta Magang Dikti (docx, pdf), (b) Lampiran, (c) Panduan. (situs asli). Berkas yang sudah digabung menjadi satu rar fileyang berisi: (a) Panduan Magang, dan (b) Berkas Pengumuman Magang. Catatan: Peserta magang cukup unduh berkas rar file (1,85 MB) yang sudah lengkap ini.
  4. Pengumuman Hasil Seleksi Peserta Magang (situs asli)
  5. Dokumentasi Magang di UGM: (1) Jadwal Magang, (2) Foto kegiatan
  6. Jadwal Monev Dikti ke Perguruan Tinggi Pembina (jadwal koreksi)
2. 2011: Surat Edaran dan Panduan
  1. Dokumentasi Magang di UGM: (1) Jadwal Magang, (2) Foto kegiatan
  2. Jadwal Monev Dikti ke Perguruan Tinggi Pembina (jadwal koreksi)
Cuti dan Libur Bersama Secara Nasional
1. Tahun 2012 (situs asli) sumber: LINK